SUKABUMI— Gelombang kritik terhadap pemerintah menjelang pemilihan presiden (Pilpres) dari kalangan sivitas akademika terus berdatangan. Mulai dari mahasiswa hingga guru besar di sejumlah universitas beramai-ramai menyampaikan sikap pada Pemilu 2024.
Tak terkecuali dari sivitas akademika di Sukabumi. Salah satunya dilakukan Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi yang ikut menyuarakan aspirasinya soal Pemilu 2024.
Wakil Rektor 1 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi Asep Deni mengatakan perlu adanya sikap bersama dari seluruh perguruan tinggi sebagai garda terdepan sekaligus penjaga etika, pasalnya perguruan tinggi selain ilmu yang paling dijunjung tinggi adalah mengajarkan etika.
Oleh karena itu, Unlip menyatakan tujuh sikap terhadap Pemilu 2024 dengan berharap ini mendorong semua pihak untuk memiliki kepedulian sehingga kontestasi ke depan tidak menjadikan pemecah belah tetapi justru kontestasi ini harus menjadi sesuatu pilihan bagi kita semua masyarakat dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan.
Adapun konferensi pers yang diselenggarakan di Kampus 1 Unlip Sukabumi yang berada dikawasan Jalan Pramuka II No.10, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi pada, Rabu (7/2/2024). Rektor bersama BEM dan jajarannya memperhatikan dinamika politik dan demokrasi menjelang pemilu 2024 sivitas Unlip Sukabumi dengan ini menyampaikan sikap :
Pertama, sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas pelanggaran tatanan hukum dan demokrasi praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara.
Kedua, menyuarakan kepada para penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu serta seluruh pihak yang berkepentingan agar menjaga terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil.
Ketiga, penyelenggara negara agar menyelenggarakan tugas pokok dan funsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan serta memegang teguh sumpah jabatannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dan selalu menjungjung tinggi etika.
Empat, penyelenggara pemilu agar menjungjung tinggi azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
Lima, aparat negara baik aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak -pihak tertentu.
Enam, mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang benar dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya pemilihan umum 2024.
Tujuh, semua elemen bangsa agar terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilu 2024.
“Sivitas Unlip melihat kemudian memantau, menyimak kondisi bangsa yang hari ini banyak sekali di masyarakat perseteruan akibat kontestasi politik dimana kita tahu bersama semenjak ditetapkannya calon presiden dan wakil presiden ini dimasyarakat tentu dibagi ke dalam pilihan-pilihan rasional atau pilihan emosional yang dilakukan oleh masyarakat dan itu mengakibatkan terjadi konflik batiniah dan fikiran bagi masyarakat bahkan terjadi beberapa intimidasi di beberapa daerah dan karena kontestasi ini begitu ketat sehingga kita menyimak di dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang kita lihat dari keputusan mahkamah konstitusi pada Oktober 2023 kemudian kita lihat bagaimana keputusan DKPP pada Senin yang lampau dan dalam proses perjalanannya itu banyak sekali tidak taat terhadap hukum,” ucap Asep Deni.
Sehingga menurutnya ini perlu diambil sikap bersama dari seluruh perguruan tinggi sebagai garda terdepan penjaga dari etika karena di perguruan tinggi selain ilmu.
“Harapannya ini bukan menjadi pemecah belah tapi justru kita ingin bahwa penegakan hukum terus di jalankan dan etika di junjung tinggi oleh para penyelenggara termasuk para penyelenggara pemuli bawaslu maupun KPU dan jajarannya itu tentu harapan kita semua,” pungkasnya. (wdy)
