JAKARTA— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya sudah ideal karena menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun sayang, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola atau mekanisme penyaringan yang ideal.
Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas. Bahkan praktik politik transaksional makin masif dan gesekan antar kelompok, keluarga ataupun individu di akar rumput semakin mengkhawatirkan. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Rabu (11/4).
Negara, tentu saja, tidak boleh tinggal diam. Apalagi, belum ada yang tahu kapan ekses Pilkada langsung seperti yang dirasakan sekarang ini bisa dihentikan. Sementara pada saat bersamaan sudah bermunculan aspirasi agar dilakukan koreksi terhadap mekanisme Pilkada.
“Aspirasi ini dimunculkan karena rakyat di banyak daerah merasakan bahwa Pilkada langsung nyaris tidak memberi nilai tambah bagi kesejahteraan mereka,” ujar Bambang Soesatyo.
Alih-alih menyejahterakan, lanjut politisi Golkar ini, tampilnya kepala daerah baru yang membawa tim suksesnya masuk dalam manajemen pemerintah daerah justru sering menghadirkan masalah. Mulai dari masalah kompetensi hingga perilaku koruptif. Banyak kepala daerah tidak fokus membangun dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Mereka lebih disibukan dengan ‘menggoreng’ semua mata atau pos anggaran dalam anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
“Warga di daerah hanya bisa bermimpi tentang akan tampilnya pemerintahan yang baik atau good governance,” terang Bambang Soesatyo.
