JAKARTA — Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim akan makan waktu sekitar 20 tahun. Menteri Bappenas menjelaskan untuk siapa ibu kota ini dibangun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan mengenai pembangunan IKN ini dalam program acara di Kompas TV bertemakan “Ibukota Baru untuk Siapa?”, Rabu malam (19/1).
Menurut Kepala Bappenas, kondisi politik yang dinamis bisa menjadi mimpi buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan ibukota baru ke Kalimantan Timur.
Proses pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru bisa terhalang oleh adanya kebijakan politis yang dilakukan pemerintahan selanjutnya. Suharso mengakui kalau undang-undang di Indonesia terbuka untuk direvisi ketika kekuatan politik pemerintahan selanjutnya berubah.
Sehingga proyek pembangunan ibukota baru berpeluang untuk mangkrak pada pemerintahan selanjutnya.
“Itu keputusannya politik silakan itu terbuka memang. Kan ada hitung-hitungan teknoraktik para politisi. Saya kan juga politisi, kita kan juga harus berpikir teknoraktik kita mesti hitung jelas,” jelasnya.
“Jangan sampai kemudian sesuatu yang aset ini menjadi mangkrak,” papar Suharso.
Ketua Umum PPP ini melanjutkan, banyak kekhawatiran di masyarakat tentang kelanjutan pembangunan ibukota baru. Salah satunya pandemi Covid-19 dan adanya peluang pembangunan ibukota baru tidak berlanjut ketika berganti pemerintahan.
“Orang suka menghadapkan situasi ini dengan, sekarang ada pandemi duitnya enggak ada, kenapa sih bangun ini, ya kan?” katanya.
