BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) dengan keanggotaan melibatkan banyak pihak meliputi Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dewan Pengawas Pesantren akan dibentuk menggunakan anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemda Provinsi Jabar.
“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Senin.
