KABUPATEN SUKABUMI

SCG Kecewakan Mantan Buruhnya

Padahal, sesuai dengan Undang-undang dari Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 19 Tahun 2012, bahwa jika perusahaan yang sudah beroperasi tapi tidak memiliki izin, maka konsekwensinya adalah cabut izin usahanya. Sebab itu, pihaknya mendesak kepada Disnkertrans Kabupaten Sukabumi untuk kembali melakukan pengecekan dan pemanggilan terhadap kedua perusahaan tesebut.

“Setelah itu, pertanyakan kepada pihak perusahaan juga mengenai benar apa tidaknya bahwa kedua perusahaan tersebut beraktifitas di Sukabumi, khususnya di PT SCG. Apabila, dugaan kami terhadap perusahaan tersebut terbukti, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepla Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Muladi mengatakan, bahwa hingga saat ini Disnakertrans Kabupaten Sukabumi belum menerima laporan mengenai pergantian nama kedua perusahaan outsourcing yang merupakan rekanan PT SCG.

“Untuk itu, kami akan melakukan pemanggilan terhadap dua perusahaan tersebut. Setelah itu, kita akan pertanyakan syarat – syarat kerjanya dan kewajiban mereka harus seperti apa,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, apabila informasi yang didapat Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dari para buruh tersebut benar adanya, maka kedua perusahaan tersebut, telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terlebih lagi, saat pihak rekanan perusahaan PT SCG tersebut, tidak memberitahukan saat melakukan pergantian nama.

“Kami belum bisa memberikan sanksi apa-apa mengenaik persoalan ini, nanti akan kita kaji terlebih dahulu seperti apa persoalan yang sebenarnya, makanya kita akan panggil mereke secepatnya,” pungkasnya.

 

(Den/d) 

Laman sebelumnya 1 2
Tags

Tinggalkan Balasan