Di Korut, jabatan presiden ditentukan oleh pemimpin besar. Hanya resminya dipilih oleh dewan rakyat. Pemimpin besar tidak pernah hadir di forum seperti APEC. Presiden lah yang hadir. Urusan pemerintahan di dalam negeri perdana menterilah yang memimpin.
Presiden dan perdana menteri hanyalah petugas partai. Harus tunduk pada misi partai. Yang dipimpin oleh pemimpin besar. Itulah sebabnya partai penguasa di sana bisa langgeng. Di Tiongkok juga. Di Vietnam juga. Tapi di Uni Soviet bubar juga.
Bung Karno sebenarnya bisa langgeng. Sudah hampir langgeng. Sudah bisa 22 tahun jadi presiden. 1945-1967. Bahkan sudah ada putusan MPR ini: Bung Karno harus jadi presiden seumur hidup. Masalahnya: Bung Karno sakit. Atau ada isu Bung Karno sakit. Dokter ahli ginjal dari Tiongkok didatangkan. Elit politik mendengar itu. Rumor kian kuat: Bung Karno tidak akan berumur panjang. Rakyat tidak tahu.
Mulailah beredar spekulasi: siapa yang akan menggantikan Bung Karno. Pemimpin besar kita itu belum menyiapkan putra mahkota. Megawati masih baru kuliah. Anak yang lain juga belum ada yang dipromosikan. Atau didukung-dukung. Atau dipaksa ditampil-tampilkan.
Sistem penggantian pemimpin nasional juga belum disiapkan. MPR hanya stempel. Demikian juga DPR. Bung Karno sepenuhnya mengendalikan DPR dan MPR. Apalagi saat itu. DPR belum dipisah dari MPR. Masih ditulis begini: DPR/MPR. Ketuanya pun sama.
Tapi Bung Karno ternyata belum pemimpin besar seperti di Korut. Atau Tiongkok. Bung Karno tidak mau mematikan demokrasi sepenuhnya. Tahun 1955 diadakan Pemilu. Terluber dalam sejarah. Luber: langsung, umum, bebas, rahasia.
