Saiful menilai, apa yang dilakukan Jokowi tersebut adalah bentuk kolusi dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
“Kalau ingin mengundang relawan dipersilakan, akan tetapi lebih elok tidak di Istana. Dapat mencari tempat yang tidak ada huhungannya dengan jabatan presiden,” kata Saiful.
Selain itu, lanjut doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini, Jokowi seharusnya sudah membubarkan relawannya sejak ia terpilih sebagai presiden pada 2019 lalu. “Kalau relawan masih ada, maka Presiden Jokowi seolah hanya Presidennya Relawan. Padahal Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Saiful. (*)
