RADARSUKABUMI.com – JAKARTA– Peta politik Indonesia telah berubah drastis menjadi sangat transaksional paska reformasi 1998. Karena itu, kaum intelektual Indonesia diharapkan mampu memberikan arah dan meredam pragmatisme politik yang sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu.
Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Baktinendra Prawiro menyampaikan, peran-peran dan fungsi cendekiawan sangat perlu di dalam kegamangan demokrasi yang terjadi di Tanah Air.
“Peran dan tanggung jawab intelegensia dalam membangun NKRI yang bermartabat dan sejahtera menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran PIKI dalam tatanan maupun peran fungsional dalam masyarakat,” tutur Baktinendra Prawiro dalam pidatonya di acara Dies Natalis ke-55 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), yang digelar di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat.
Menurut Baktinendra, sejak zaman reformasi pada tahun 1998, Indonesia menjadi sangat transaksional dalam melakukan pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Banyak masyarakat yang terhipnotis dengan iming-iming yang diberikan para calon yang berupaya meraih simpati dari masyarakat. “Pemilih belum tentu berpikir melalui proses berpikir yang mendalam tentang pilihannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan, pada kongres yang ke 5 PIKI tahun 2015 silam, telah mengkaji fenomena faktual bangsa Indonesia. Hasil kajian ini dirumuskan menjadi visi misi PIKI dalam periode 2015-2020.
“Usia PIKI telah cukup panjang, telah 55 tahun. Bukan karena usaha manusia melainkan juga karena campur tangan Allah. Apalagi PIKI lahir dalam periode atau kondisi sejarah Indonesia yang sangat dinamis,” ujar Baktinendra.
Acara Dies Natalis ke 55 PIKI itu dihadiri sejumlah tokoh kristiani di antaranya Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom, Sekjen Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) Sigit Triyono, para sesepuh gereja, Ketua Umum PP GMKI dan jajaran pengurusnya, serta para pengurus PIKI tingkat daerah.
(wid)
