BANDUNG, RADARSUKABUMI.com – Seakan tak mau ketinggalan dengan Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mewacanakan pemindahan ibukota Jawa Barat dari Kota Bandung. Tentunya, wacana tersebut mendapat sejumlah tanggapan dari beberapa kalangan. Salah satunya adalah pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Muradi yang menilai Bandung masih layak untuk menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat.
“Bagi saya yang bukan lahir di Bandung menilai Bandung itu masih normal. Sibuknya tidak seperti di Jakarta,” ucap Muradi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar (grup koran ini), Kamis (28/9).
Menurutnya, wacana pemindahan ibukota tersebut harus melalui beberapa kajian untuk melihat dampak positif dan negatif yang terjadi apabila ibukota Jawa Barat dipindahkan dari Bandung. “Kajian-kajian yang sifatnya urgent itu menjadi pijakan yang bisa dijadikan legalitas politik dan hukum untuk kemudian mengatakan Bandung tidak layak,” katanya.
Dari hasil kajian tersebut, kata Muradi, nantinya akan menjadi landasan rencana kebijakan pemindahan ibukota. “Kalau pun itu ada, saya kira issuenya tidak terlalu urgent. Berbeda dengan konteks nasional,” katanya.
Muradi menyebut, daripada sibuk mengurus perpindahan, sarana penunjang infrastruktur lebih baik menjadi fokus Ridwan Kamil. “Jadi infrastruktur itu yang saya kira penting. Itu semua perlu dilakukan dalam tahapan yang sifatnya maksimal. Baru dari situ kita berbicara perpindahan,” jelasnya.
Menurutnya, secara fisik Kota Bandung sudah cukup baik melayani pusat pemerintahan dan tidak rumit seperti hal nya di Jakarta. “Jangan ngambil momentum seolah-olah nasional mau pindah Jabar juga pindah, nanti diketawain orang,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku sudah mendapat persetujuan untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari DPRD Jabar. Persetujuan itu didapatkan berdasarkan paripurna terakhir bersama DPRD Jabar. “Sudah ada persetujuan (DPRD) wacana (pemindahan) pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi,” kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
(yud/rmol)
