Hergun: RUU TPKS Bertujuan untuk Mewujudkan Lingkungan Tanpa Kekerasan Seksual

Kapoksi Partai Gerindra pada DPR RI Heri Gunawan berfoto bersama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) usai audiensi terkait RUU TPKS di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Jumat (28/1). FOTO: UNTUK RADAR SUKABUMI

RADAR SUKABUMI – Anggota DPR RI Heri Gunawan menerima kunjungan audiensi dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) yang menyampaikan aspirais tentang Penyusunan Rancangan Undang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Jumat (28/1).

Kapoksi Partai Gerindra pada DPR RI mengatakan, kasus kekerasan yang kian marak dan memprihatinkan kini tidak hanya dialami oleh perempuan dan anak perempuan saja, tetapi anak laki-laki.

“Pelakunya ini dari berbagai kalangan. Mirisnnya lagi, kekerasan seksual seringkali di tempat menimba ilmu seperti di sekolah, kampus bahkan pondok pesantren,” kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Sukabumi.

Politsi yang karib disapa Hergun menjelaskan, berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021, sebanyak 26 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34 persen atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05 persen atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan selama hidupnya.

Dia melanjutkan, sejak 2008 hingga 2019, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang hasilnya terjadi peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) hingga 792 persen. Artinya selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat, pada 2008 terdapat 54.425 kasus, lalu pada 2019 melonjak menjadi 431.471 kasus.

“RUU TPKS bertujuan untuk menindak dan merehabilitasi pelaku agar menjamin ketidak berulangan akan kekerasan seksual. Hal lainnya, juga menangani, melindungi dan memulihkan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,” jelas Hergun.

Anggota Komisi XI DPR RI membeberkan, dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilaksanakan Badan Legislasi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juncto Pasal 66 huruf d Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juncto Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

“Selain itu, RUU tentang Pembentukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan RUU yang diusulkan DPR dan tercatat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 nomor urut 16 dengan Judul RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra.

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kekerasan seksual dalam masyarakat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya namun penegakan hukumnya masih relatif lemah karena keterbatasan hukum acara yang berpihak pada korban.

“Diharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat menjadi RUU tindak pidana khusus sehingga lebih efektif mengatasi kebuntuan hukum acara yang dialami korban selama ini dengan perundangan yang telah ada,” harap legislator Senayan asal Sukabumi.

Untuk itu, lanjut Her Gun, dilakukan perubahan judul yang sebelumnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat menyusun hukum acara sekaligus, untuk menjadi payung hukum begi penegak hukum dalam menegakkan keadilan terhadap korban.

“Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 12 BAB dan 73 Pasal, disusun dengan sistematika,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, selain Heri Gunawan turut hadir juga anggota Komisi XIII DPR RI Bimantoro Wiyono, Anggota Komisi VIII DPR RI Jefry Romdony, anggota Badan Legislasi DPR RI Henddri Lewerissa dan anggota Baleg DPR RI TA. Khalid. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.