JAKARTA — Dua puluh empat calon komisioner KPU dan Bawaslu RI sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo. Tahapan selanjutnya, presiden akan mengirimkan nama-nama itu ke DPR.
Paska DPR menerima 10 besar Bawaslu dan 14 calon anggota KPU, selanjutnya mereka akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati memberikan catatan penting terkait proses di Komisi II DPR.
Neni melihat, karena waktu yang tersedia untuk DPR lebih lama dengan tim seleksi, ia menengarai prosesnya akan sangat politis dan tarik ulurnya begitu kuat. Meskipun demikian, Neni mengingatkan bahwa persoalan kredibilitas, integritas, komitmen ini harus benar-benar menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai kepentingan politik yang terlalu kental dan mengancam demokrasi Indonesia kedepan,” demikian kata Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL (jaringan radar sukabumi), Minggu malam (9/1).
Dalam pandangan Neni, perlu ada partisipasi publik. Tujuannya, untuk mengenal masing-masing nama calon KPU dan Bawaslu. Selain itu, untuk memberikan masukan saran kepada DPR.
“Begitupun DPR ya mesti membuka partisipasi publik secara luas,” terang Neni.
Tim Seleksi (Timsel) sudah resmi menyerahkan 14 nama untuk calon anggota KPU dan 10 nama untuk calon anggita Bawaslu ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/1).
