Sehingga hal ini perlu jadi perhatian semua pihak tidak hanya Bawaslu tetapi pemerintah daerah serta seluruh pihak harus ikut terlibat dalam menangani politik uang. “Artinya apa semua orang wajib tahu soal mitigasi pemetaan ini, lalu punya upaya yang sama dan tepat,” tuturnya.
Lolly mengatakan lembaga ad hoc menjadi salah satu yang rentan menjadi pelaku politik uang. Hal tersebut karena masa kerja ad hoc yang relatif sebentar, mereka juga dekat dengan kepentingan dan konflik, gaji penyelenggara ad hoc juga tidak terlalu tinggi. “Maka penyelenggara ad hoc menjadi sangat rentan, sebagai pelaku politik uang,” pungkasnya.(*)
