SUKABUMI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinnya. Raihan prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Tapi meski begitu, Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin meminta agar pemerintah tidak lantas berpuas diri. Dirinya mengingatkan masih banyak tantangan kedepan dalam memberikan pelayanan optomal kepada masyarakat.
“Tentu saja saya mengapresiasi atas prestasi ini (meraih opini WTP). Tapi, tidak harus juga berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi kedepannya,” pintanya.
Apalagi, masih banyak kebutuhan masyarakat yang masih belum terjawab. Baik itu dari sisi infrastruktur, akses pendidikan yang layak, kebutuhan kesehatan untuk masyarakat miskin dan lainnya.
“Pekerjaan rumah masih banyak. Ini butuh kolaborasi dari semua pihak. Saya pribadi sering mendapatkan keluhan ketika turun kelapangan. Nah saya minta ini menjadi bahan masukan juga kepada pemerintah agar bisa terealisasi apa yang menjadi kebutuhan masyrakat di daerah khususnya Sukabumi,” aku pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Diketahui hingga sekarang, Jabar telah sepuluh kali berturut-turut mendapatkan LHP BPK atas LKPD tahunan Pemprov Jabar. Namun demikian, ada dua kota/kabupaten di Jabar yang dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Wakil ketua BPK RI, Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang didampingi jajaran pimpinan DPRD.(*/nur)
