JAKARTA – Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) cukup banyak diserap oleh dunia industri. Namun, saat pandemi Covid-19 merebak, tak pelak terjadi perubahan lantaran kini banyak sektor industri yang menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.
Situasi inilah yang membuat para lulusan SMK didorong agar mengubah orientasi kerjanya.
”Saya mendorong agar anak didik, para lulusan SMK, mampu berwirausaha secara mandiri. Tetapi harus diakui, pendidikan wirausaha juga tidak mudah bagi anak-anak. Kami selalu berusaha terus-menerus, salah satunya dengan mengadakan Sekolah Pencetak Wirausaha,” ujar Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), M Bakrun, dalam siaran pers, Senin (23/11).
Selain mendorong berwirausaha, Kemendikbud juga menggagas konsep ‘Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Desa’ dan siap diimplementasikan pada 2021. Ini merupakan konsep berpikir membawa desa pada proses akses digital (digitalisasi ke desa-desa), dan melibatkan juga sinergi dengan sejumlah kementerian terkait.
Mengapa pertanian? Sebagai salah satu penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada kuartal II tahun ini mencapai dengan 16,24 persen, sektor pertanian tidak terdampak pandemi.
Menurut Bakrun, kehadiran para lulusan SMK bisa mempercepat proses digitalisasi yang ada di pedesaan. Termasuk juga bidang pemasaran, sehingga secara daring bisa lekas diketahui, harga komoditas di pasaran pada saat ini juga.
Sebagai bagian dari program pilot project untuk 500 desa yang akan mulai diimplementasikan tahun depan, saat ini Bakrun menyatakan bahwa pihaknya sudah mulai menerapkannya di sejumlahprovinsi di Pulau Jawa. ”Ini termasuk pengembangan tanaman padi dengan pengembangan sentra pertanian yang ada di Kalimantan Tengah,” papar Bakrun.
Terpisah, Komisi X DPR mengharapkan Pemerintah RI menyusun desain besar maupun peta jalan sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini setiap pergantian pemerintahan,menteri dan kurikulumnya ikut berganti, sehingga belum terlihat orientasi pendidikan Indonesia.
“Perlu ada orientasi yang jelas arah pendidikan, apakah ke arah pendidikan akademik, vokasional, profesional, atau bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha (entrepreneur),’’ papar Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih. (net)
