Di sisi lain, dia meminta pemerintah memperbaiki proses rekrutmen tenaga pengajar dan mahasiswa. Sumber daya manusianya harus dipastikan steril dari paham kontra-NKR.
Sementara itu sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeber tujuh PTN yang terpapar radikalisme. Forum Rektor Indonesia (FRI) mempertanyakan hal itu dan berencana mendatangi BNPT dan Badan Intelejen Negara (BIN).
Tujuannya, mengklarifikasi serta berdiskusi terkait penanganan dan pencegahan radikalisme di kampus. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan FRI Asep Syaefuddin menuturkan rilis tujuh PTN oleh BNPT itu berujung kegaduhan.
“Para rektor sudah merapatkan barisan. Kampus jadi tersinggung,” kata rektor Universitas Al Azhar Indonesia itu di Jakarta, Rabu (6/6).
Rencana pertemuan dengan BNPT bakal digelar paling lambat setelah lebaran nanti.
Asep menuturkan terkait radikalisme dan terorisme, jajaran kampus negeri maupun swasta kompak tidak mentoleransinya. Namun dia menegaskan antara rektorat dengan aparat penegak hukum memiliki cara berbeda dalam mencegahnya.
