Butuh Rp737 Miliar untuk Sertifikasi Guru Agama

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) meminta pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai pendidikan profesi guru (PPG) atau sertifikasi guru pendidikan agama Islam (PAI). Pasalnya anggaran yang ada di Kemenag hanya mampu untuk mendanai 5.000 orang setiap tahun.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan dukungan pembiayaan sertifikasi guru-guru PAI oleh pemda sangat penting. Apalagi guru-guru PAI ini banyak bertugas di sekolah-sekolah milik pemda. Dia menjelaskan tahun ini anggaran PPG pendidik PAI bersumber dari APBN Kemenag dan hibah dari APBD.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan data Direktorat PAI, bahwa untuk guru PAI yang belum mengikuti PPG mencapai 143.943 orang guru,” kata Dhani Sabtu (21/5).

Jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN Kemenag untuk 5.000 orang/tahun, maka butuh waktu 28 tahun menuntaskannya. Untuk itu dia menegaskan alokasi hibah atau bantuan dari APBD sangat diperlukan.

Dhani menjelaskan rata-rata biaya PPG untuk guru PAI sebesar Rp 5 juta/orang. Sehingga untuk menuntaskan sertifikasi sebanyak 143 ribu lebih guru PAI itu, dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp 737 miliar.

“Diharapkan pada 2022 dan seterusnya, semakin besar dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” tuturnya.

Dia menjelaskan ada beberapa aspek yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan sertifikasi PPG PAI. Diantaranya adalah untuk tahapan ujian pengetahuan, karena terkait dengan latar belakang akademik guru. Kemudian persoalan usia guru PAI peserta sertifikasi juga jadi tantangan tersendiri.

Sejumlah guru PAI senior yang mengikuti sertifikasi, perlu mendapatkan pendampingan kompetensi teknologi. Untuk itu dalam pelaksanaan sertifikasi guru, harus dilakukan pendampingan akademik, literasi digital, serta kemampuan atau talenta mengajar yang baik.

“Yang paling mendasar adalah persoalan penyelesaian kepesertaan PPG karena keterbatasan anggaran di Kemenag,” jelasnya.

Dhani menekankan sertifikasi atau PPG bagi guru itu sangat penting. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menjaga nilai-nilai harmoni di tengah umat beragama. Kemudian juga mengawal pembelajaran keagamaan yang moderat. (hil)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan