JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Wacana pemindahan ibu kota terus menguat. Apalagi Agustus nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengumumkan lokasi yang bakal dijadikan pengganti Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan supaya ibu kota tetap di Jakarta. Tidak perlu ke kalimantan. Misalnya di teluk Jakarta yang saat ini dijadikan reklamasi.
”Makanya saya hitung-hitung itu kan reklamasi itu tidak selesai-selesai, ambil alih saja sama Pak Jokowi. Pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi. Saya sudah hitung luas pulau reklamasi itu dengan Wasinton DC itu persis sama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).
Fahri menilai, pemindahan ibu kota lebih cocok di pulau reklamasi. Sebab Indonesia adalah negara maritim. Perairannya lebih luas dari darat. Sehingga alasan itulah yang menjadi pertimbangan. Bukan di Kalimantan. “Sebagai negara maritim ibu kita negara seharunya di dekat pantai bukan di pedalaman,” katanya.
Pertimbangan lain menurut Fahri, di Kalimantan jauh dari pelabuhan. Sehingga menurutnya kurang cocok apabila ibu kota dipindahkan ke provinsi tersebut. Apalagi pemerintah perlu perencanaan yang matang mengenai pemidahan ibu kota ini. Pekerjaan itu tidak mudah. “Jadi ngapain ke Kalimantan, ada pulau reklamasi bagus. Pakai itu saja. Daripada di tengah Kalimantan. Ada apa di tengah Kalimantan, susah orang juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang. “Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).
Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung. Sehingga belum bisa menyampaikan secara resmi mengenai pemindahan ibu kota tersebut. “Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secepatnya diputuskan. Adapun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.
Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya. “Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.
Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).
(wan/jpg)
