Kritikan juga sempat disampaikan oleh mantan Sekretari BUMN, Said Didu. Menurutnya, pemerintah sudah terlalu vulgar menunjukkan arogansinya dengan merevisi statuta UI tersebut.
“Ini sudah sangat telanjang, menunjukkan bahwa aturan dibuat tidak untuk ditaati, tapi untuk kepentingan penguasa. Ini benar-benar bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan,” ujar Said Didu kepada Kantor Berita Politik RMOL (jaringan radar Sukabumi), Selasa (20/7).
