“Pemberian hak ini harus didasarkan pada undang-undang, bukan hanya peraturan pemerintah (Pasal 65 ayat (2) PP 18/2021). Jika tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat adat, Ekomarin berpendapat seharusnya pendekatannya berorientasi pada hak komunal, bukan hak privat individual yang dapat mengarah pada pendekatan pasar atas hak tersebut,” jelasnya lagi.
Ekomarin mengapresiasi dedikasi dan semangat Tim Percepatan Reformasi Hukum dalam upaya reformasi hukum di Indonesia untuk bekerja secara optimal dalam waktu sesingkatnya.
“Namun, kami berpendapat bahwa isu-isu kelautan dan perikanan adalah bagian integral dari identitas bangsa dan harus mendapatkan perhatian yang setara dalam reformasi hukum. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kekayaan alamnya dan rakyat yang bergantung pada sumber daya tersebut,” pungkasnya.(*)
