Perang Bintang Polri Mencuat, Mahfud MD:  Saling Buka Kartu Turf!

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

JAKARTA — Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bahwa isu perang bintang di Tumbuh Polri kembali mencuat setelah adanya klarifikasi dari Ismail Bolong.

Diketahui bahwa Ismail Bolong baru saja mencabut testimoninya soal setoran uang berjumlah miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Mahfud MD mengatakan para perwira tinggi Polri sudah saling membuka ‘kartu AS’ masing-masing di dalam isu perang bintang.

Maka dari itu Mahfud MD secara tegas ingin agar kasus tersebut bisa secepat mungkin bisa diusut tuntas.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu ‘truf’,” kata Mahfud MD pada Minggu, 6 November 2022.

“Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” tuturnya menambahkan.

Lebih lanjut, bagi Mahfud MD, sebenarnya isu soal mafia tambang bukan merupakan suatu hal yang baru muncul di Indonesia.

Terlebih pada tahun 2013 silam, Ketua KPK pada saat itu yakni Abraham Samad menuturkan kalau kasus korupsi yang ada di tambang bisa 100 persen dibumihanguskan, bukan tak mungkin Indonesia tidak lagi mengemban utang.

“Isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya,” tandas Mahfud MD.

“Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasarkan perhitungan Ahli, disebutkan di Indonesia marak mafia tambang”

“Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan,” tambah eks Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) itu.

Selain itu Kemenko Polhukam juga banyak menerima laporan terkait kasus mafia tambang.

Dengan demikian, Mahfud MD akan terus menjalin kerjasama dengan KPK demi memberantas semua kasus mafia tambang yang ada di Indonesia.

“Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya,” pungkas Mahfud MD.

“Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” sambungnya.

Ismail Bolong membuat pengakuan telah mendapat tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk membuat video testimoni telah menyetor uang hasil pengepulan ilegal penambangan batubara ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Ia mengaku Brigjen Hnedra yang pada saat itu masih menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri telah memaksanya untuk membuat video tersebut.

Eks anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, itu membuat video klarifikasi dan telah diterima oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa Ismail Bolong telah membuat pengakuan baru terkait setoran Rp 6 miliar ke Kabareskrim.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *