“Banyak peristiwa politik besar, tapi DPR tidak tampak berpihak pada kepentingan publik,” jelas Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut.
Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, desakan pembubaran DPR merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja parlemen. “Ini semacam anti klimaks, publik merasa anggota dewan tidak sesuai harapan,” tutupnya. (*)
