JAKARTA — Video viral tentang audiensi jurnalis dengan Kapolres Sampang AKBP Arman di Mapolres Sampang, Jawa Timur, pada Selasa (14/6) lalu mendapat perhatian serius dari Dewan Pers. Pasalanya, dalam cuplikan video itu, Kapolres menyatakan hanya akan melayani insan pers yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.
Pernyataan Kapolres Sampang tersebut sempat dipersoalkan beberapa jurnalis. Karena itu, Dewan Pers pun langsung mengadakan diskusi pada Jumat (17/6) di Jakarta. Hadir dalam diskusi itu antara lain M. Agung Dharmajaya (wakil ketua Dewan Pers), dan Asmono Wikan (anggota dan ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers).
Selain itu, Ninik Rahayu (anggota dan ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers), serta Paulus Tri Agung Kristanto (anggota dan ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers). ‘’Dari diskusi itu kami membuahkan beberapa pernyataan untuk menyikapi audiensi pernyataan Kapolres Sampang,’’ ungkap Asmono Wikan.
Dia menyatakan, Dewan Pers mendukung penuh setiap upaya para pejabat publik termasuk TNI/Polri dalam mendorong wartawan dan perusahaan pers semakin profesional. Profesionalisme wartawan dan perusahaan pers dalam hemat Dewan Pers ditandai antara lain oleh sertifikasi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.
Menurut Asmono, pernyataan Kapolres Sampang AKBP Arman di hadapan jajaran Polres dan media di Sampang beberapa waktu lalu, yang meminta agar wartawan harus tersertifikasi dan perusahaan pers sudah lulus verifikasi oleh Dewan Pers, patut diapresiasi.
