SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya memperbaiki kualitas infrastruktur jalan demi menunjang mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan besar masih dihadapi. Dari total panjang jalan di Kota Sukabumi yang mencapai 117,796 kilometer, hampir separuhnya atau sekitar 60,84 kilometer masih dalam kondisi rusak. Sementara itu, hanya 59,954 kilometer yang tercatat dalam kondisi baik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Sony Hermanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah perbaikan secara bertahap. Hingga pertengahan tahun ini, sekitar 20,5 kilometer jalan telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp 8,9 miliar. Meski begitu, masih tersisa sekitar 40,34 kilometer jalan rusak yang belum tertangani.
“Perbaikan dilakukan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran. Kami menyadari bahwa kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujar Sony kepada wartawan, Rabu (9/7).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, DPUTR bersama Pemerintah Kota Sukabumi mengupayakan optimalisasi berbagai sumber pendanaan. Beberapa di antaranya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Instruksi Presiden (Inpres), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi. Selain itu, DPUTR juga telah mengajukan permohonan melalui Dana Insentif Daerah (DID) ke pemerintah pusat.
“Untuk DID, kami hanya bisa mengusulkan. Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Namun kami terus berupaya melakukan pendekatan agar Kota Sukabumi mendapat prioritas,” jelasnya.
Sony menambahkan, perbaikan jalan tidak hanya menyasar ruas utama, tetapi juga jalan lingkungan yang menjadi akses vital bagi warga di kawasan permukiman padat. Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam menciptakan kota yang layak huni dan berdaya saing.
“Banyak jalan lingkungan yang kondisinya rusak parah, terutama di wilayah padat penduduk. Ini menjadi perhatian kami karena menyangkut akses warga terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tambahnya.
DPUTR juga terus melakukan pemantauan dan asesmen lapangan untuk memastikan perbaikan dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diajak berperan aktif dalam melaporkan kondisi jalan rusak melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.
