CIKOLE– Program kanji – janji politis Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi ditargetkan selesai pada tahun ini.
“Penuntasan tersebut berlaku untuk program-program yang masuk di dalam revisi RPJMD. di Tahun ini kita selesaikan,” ujar Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah pada kegiatan forum konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023 di Hotel Horison Sukabumi, Rabu (2/2).
Reni menjelaskan, beberapa program strategis yang masuk kategori unggulan antara lain peningkatan kualitas kehidupan beragama, optimalisasi puskesmas, peningkatan literasi, program Udunan Online, rumah singgah, kelurahan sport center, student camp, dan pendidikan vokasi. Itu sudah dilaksanakan dan masih terus berjalan.
Sementara untuk kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain revitalisasi jalur pedestrian. Program ekonomi meliputi berbagai program antara lain Sukabumi Kece, Kredit Anyelir, Little Sukabumi, Sukabumi Creative Hub, Sukabumi Artist Association, dan Sukabumi Participatory Responder (Super).
“Optimalisasi puskesmas meliputi beberapa inovasi antara lain layanan ambulans sigap, home care, dan klinik sore. Itu sudah berjalan juga. Begitupun dengan layanan rumah singgah di Jalan Turangga Nomor 33 Kota Bandung telah melayani 539 kali ambulan dengan penerima manfaat sebanyak 89 orang dan pendamping 90 orang,” kata Reni.
Ada kegiatan fisik, dari program yang tercantum pada RPJMD sebanyak 80 persen sudah terwujud. Dia yakin sisanya 20 persen dapat diselesaikan pada tahun 2022 yang salah satunya kegiatan pembangunan fisik Lapangan Renyah dan jalan permukiman.
“Untuk Lapangan Renyah tinggal menyisakan 5 kelurahan dari 33 kelurahan. Riciannya 3 kelurahan harus memiliki lokasi khusus dan 2 kelurahan untuk peningkatan kualitas. Tuntaslah tahun ini,” tuturnya.
Bappeda menyakini semua program janji politik kepala daerah bisa selesai tahun 2022 dan memasuki akhir masa jabatan tahun 2023, tinggal sentuhan akhir yakni kegiatan pemeliharaan dan pemantapan peningkatan kualitas.
Sementara pada RKPD 2023 terdapat empat isu strategis yaitu penanganan Covid-19, penataan sanitasi lingkungan, penguatan modal sosial, dan persiapan menghadapi Pilkada.
Untuk penguatan modal sosial, lanjut dia, itu berbasis nilai-nilai budaya. Dalam hal ini pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat sendirian tetapi harus ada penguatan peran dari masyarakat.
Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
“Yang dilakukan pemda adalah memfasilitasi dan menjalin hubungan serta menguatkan komponen-komponen untuk menguatkan modal sosial agar masyarakat bisa merasakan pemerintah hadir untuk mereka,”pungkasnya. (bal/*)
