IPM Kota Sukabumi Hingga 2022 Meningkat 75,4 Poin

Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida mutmainah
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida mutmainah

SUKABUMI– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, hingga tahun 2022 lalu mencapai 75,4 poin. Hal ini menunjukan pertumbuhan IPM tertinggi dan terjadi pada periode 2021-2022 yang tumbuh sebesar 1,07 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, trend IPM dan laju pertumbuhannya, mulai dari tahun 2020 74,21 poin, kemudian tahun 2021 74,6 point, dan 2022 75,4 poin.

Bacaan Lainnya

Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah mengatakan, selama kurun waktu 2020-2022, capaian IPM Kota Sukabumi selalu mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

“Artinya masyarakat kota sukabumi, dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan yang layak, kesehatan dan pendidikan yang baik. Lalu, kriteria IPM yang dicapai adalah kategori tinggi 0,70-0,79 persen,” ujar Reni saat dihubungi Radar Sukabumi, Minggu (16/4).

Dia menambahkan, pasca pandemi COVID-19, telah berimbas pada pertumbuhan IPM di tahun 2022. “Jadi masyarakat mulai bangkit kembali, menata kehidupannya di berbagai aspek, sehingga IPM mengalami kenaikan sebesar 0,8 poin,” akunya.

Reni menjelaskan, adapun indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Dimana, melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan.

Kedua aspek itu, yakni kecepatan dan status pencapaian. Kemudian, pertumbuhan nilai IPM antar waktu, akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi, sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan guna meningkatkan pembangunan manusia.

“Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode,” jelasnya.

Lanjut Reni, mengukur pembangunan manusia itu, melalui tiga dimensi yakni, umur panjang dan hidup sehat, standar hiidup layak, serta pengetahuan.

“Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan dimensi pengetahuan, menggunakan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan dimensi hidup layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita, sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili, capaian pembangunan untuk hidup layak,” pungkasnya. (Cr4).

Pos terkait