Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi Hingga 2024, Masih Tersisa 160 Hektare

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Fredy Yuwono
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Fredy Yuwono

SUKABUMI – Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, terus berupaya mengikis kawasan kumuh. Pasalnya, dari seluas 295 hektare hingga 2024 ini masih tersisa 160 hektare kawasan kumuh berstatus sedang dan ringan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Fredy Yuwono mengatakan, Bappeda hingga saat ini masih terus berupaya menuntaskan kawasan kumuh yang masih banyak tersisa.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah saat ini sudah tidak ada kawasan kumuh ekstrim, sekarang yang tersisa hanya kawasan kumuh sedang dan ringan,” kata Fredy kepada Radar Sukabumi usai silaturahmi bersama Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Sukabumi di kawasan Cipelangherang, Kecamatan Gunungpuyuh, Rabu (12/6).

Adapun, lanjut Fredy, penanganan yang dilakukan salah satunya agar program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengintrevensi kawasan kumuh.

Namun, itu tidak hanya dilakukan Bappeda saja, tetapi dengan melibatkan semua unsur termasuk DPUTR, DLH dan instansi lainnya. “Kami juga berupaya mengakses anggaran dari pusat mapun pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya penuntasan kawasan kumuh menjadi tiga bagian sesuai luas wilayah. Misalnya saja, luas wilayah 10 hektare menjadi kewajiban Pemkot Sukabumi, di atas 10 sampai 15 hektare kewengan Provinsi Jabar dan 15 hektare ke atas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Contoh, wilayah Citamiang ada kegiatan penaganan kawasan kumuh yang langsung dilakukan provinsi,. Adapun, seperti di Kelurahan Karangtengah yang luasnya sekitar 16,5 hektar itu diintervensi pemerintah pusat,” bebernya.

Disinggung soal anggaran pengetasan kawasan kumuh pada 2024 ini, Fredy menerangkan, pada tahun ini Pemkot Sukabumi mencanangkan anggaran senilai Rp1 miliar yang bersumber dari APBD.

“Anggaran tersebut, untuk mengintervensi kawasan kumuh yang masih tersida dan tersebar di 33 keluran,” tukasnya. (Bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *