Ditagih Kejari Kota Sukabumi, Utang PBB Terkumpul Rp379 Juta, Total Rp1 miliar Lebih

Kejari-Kota-Sukabumi
BPKPD Kota Sukabumi melakukan perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terkait pendapatan daerah

SUKABUMI– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi, telah berhasil menagihkan utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp379 juta dari jumlah total sekitar Rp1 miliar lebih.

Penagihan piutang ini, dilakukan setelah lembaga yang dinahkodai Setiyowati mendapatkan 22 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada Februari 2023 lalu.

Bacaan Lainnya

Kasi Datun Kejari Kota Sukabumi, Herman Darmawan menjelaskan, menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari dengan BPKPD terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

“Kami mendapatkan 22 SKK dengan nilai Rp1 miliar lebih penagihan piutang pajak bumi dan bangunan. Dan saat ini, baru berhasil ditagihkan sebesar Rp379 juta,” jelas Herman saat disambangi Radar Sukabumi di ruang kerjanya, Selasa (20/6).

Herman Darmawan menerangkan, Kejari bakal terus berupaya menagihkan piutang PBB tersebut baik kepada perusahaan maupun perorangan.

“Kami akan kembali mengundang baik perusahaan maupun perorangan yang masih memiliki piutang PBB,” terangnya.

Disinggung soal sanksi, Herman menjelaskan, apabila perusahaan maupun perorangan tidak membayarkan kewajibannya terhadap pajak PBB tersebut, maka Kejari akan kembali koordinasi dengan BPKPD untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Karena ini merupakan PAD daerah dan merupakan ruang lingkup perdata, maka kami akan terus berkoordinasi dengan pihak BPKPD untuk kelanjutannya. Dan tidak menutup kemungkinan, akan dilakukan gugatan atau litigasi apabila dengan mediasi atau non litigasi masih belum maksimal yang tentunya atas dasar SKK dari BPKPD. Kami bisa mewakili BPKPD untuk melakukan gugatan atau litigasi,” cetusnya.

Menurutnya, kerjasama yang dilakukan antara BPKPD dengan Kejari tersebut sebagai upaya memberikan bantuan hukum dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak.

Sehingga, jika ditemukan ada wajib pajak ataupun pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya. Maka akan diberikan pemahaman, dengan cara sosialisasi bahkan diundangan untuk datang ke kantor Kejari dengan cara mediasi agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

“Tapi, kalau masih ada yang tidak mengindahkannya, maka ada kedepannya bisa dilakukan bantuan hukum secara litigasi dengan dilakukannya gugatan,” bebernya.

Sebab itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diberikan kuasa oleh BPKPD menghimbau kepada warga Kota Sukabumi baik perorangan atau perusahaan agar mematuhi dan membayar pajak atau menunaikan kewajibannya, sehingga PAD Kota Sukabumi dapat meningkat dan dapat dipergunakan untuk pembangunan Kota Sukbumi sebelum penyelesaianya diserahkan kepada JPN.

“Penyelesaiannya dilakukan bantuan hukum baik melalui non litigasi maupun litigasi” pungkasnya. (bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *