SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penyusunan Daftar Data Prioritas (DDP) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Sinkronisasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama seluruh perangkat daerah sebagai produsen data.
Sebagai Walidata daerah, Diskominfo memastikan seluruh data sektoral yang dihasilkan setiap instansi memiliki standar yang sama, valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Sukabumi.
Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi Diskominfo Kota Sukabumi, Fery Munggaran, menegaskan bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas data pemerintahan.
“Sebagai Walidata, kami memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal kualitas standar data di Kota Sukabumi. Melalui forum ini, kita bersinergi merumuskan daftar data prioritas yang valid dan akuntabel,” kata Fery.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah wajib melengkapi elemen penting, mulai dari ID Data Prioritas, Standar Data Statistik, Rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE, hingga keterhubungan dengan portal Open Data.
“Seluruh tahapan tersebut harus segera dipenuhi untuk menghadapi evaluasi nasional yang batas pengunggahan dokumennya jatuh pada 9 Juli 2026,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada tenggat waktu ketat, capaian Kota Sukabumi menunjukkan tren positif. Nilai Indeks SDI meningkat dari 79,61 pada 2024 menjadi 83,92 pada 2025, sehingga meraih predikat Baik.
“Rapor kita di tahun 2025 sangat positif di angka 83,92. Namun target tahun 2026 lebih menantang, yakni menembus angka 86,00,” ungkapnya.
Sementara itu, Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, Zulkarnain, menambahkan masih ada pekerjaan rumah pada aspek perencanaan dan pemeriksaan data.
