Penabulu dan Pemkab Sukabumi Keroyokan Tangani TB

FOTO BERSAMA: Sejumlah unsur dari pemerintah dan NGO serta organisasi terkait saat menghadiri Pertemuan Komunitas dan Pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk Optimalisasi di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Senin (4/12). FT: WAHYU/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI– Tuberkulosis (TB) masih menjadi permasalahan besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tercatat, dari Januari hingga Oktober 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menemuka sebanyak 9.975 kasus atau sebanyak 129 persen dari capaian temuan target sebanyak 7.682 kasus. Ironisnya, dari hasil termuan itu, sebanyak 346 diderita oleh anak-anak atau sekitar 34,78 persen.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya menangani kasus terebut dengan berbagai strategi dan potensi yang ada, diantranya menggandeng Non Governmental Organization (NGO) Penabulu Stop TB Partnership Indonesia (STPI), serta memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik.

Bacaan Lainnya

“Karena Penabulu-STPI itu mempunyai kader di daerah untuk mengedukasi langsung ke masyarakat, ditambah kita juga memanfaatkan para tenaga kesehatan untuk melakukan skrining,” kata Masykur disela-sela kegiatan Pertemuan Komunitas dan Pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk Optimalisasi di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Senin (4/12).

“Kita juga memiliki 58 petugas promkes dari 58 Puskesmas serta ditambah dari rumah sakit dan Penabuli untuk terus mengedukasi agar tidak terjadi penyebaran,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Sukabumi juga akan melakukan penangan pasien TB ini hingga sembuh, sesuai slogan ‘Temukan, Obati sampai Sembuh’. Terkait pengobatan sendiri, pihaknya sudah melakukan pemenuhan logistik dan sarana prasarana serta penguatan sumber daya manusia. “Tentunya kita akan terus berupaya untuk bagaimana, pasien ini bisa sembuh. Adapun untuk banyak pasien TB ini didominasi di Kecamatan Cibadak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi menambahkan, penanganan TB ini merupakan menjadi bagian dari perangkat desa, di mana dengan keluarnya UU nomor satu tahun 2023 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan turunan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas pembangunan di desa. Di sana disebutkan desa mengakomodir untuk bersibergi dengan pemerintah terutama ditiga kegiatan pokok, diantaranya pencegahan Aid, penanganan TB dan Malaria (ATM).

“Kalau kita lihat Permendes nomor 7 tahun 2023, TB merupakan salah satu fokus atau penanganan di tingkat desa. Jadi nanti, ada item-item yang bisa diintervensi dari dana desa. Untuk itu dihadapan forum ini, saya berharap teman-teman di lapangan bisa memberikan penguatan terhadap desa, karena tidak ada penanganan menyeluruh, informasi ini tidak sampai. Untuk itu, pemerintahan desa dan kecamatan agar bisa menjadi agen of change,” harapnya.

Di tempat yang sama, Sub Recipient (SR) Manajer Penabulu-STPI Jawa Barat, Bambang Eko menerangkan, Penabulu merupakan sporting sistem untuk dinas kesehatan di Kota dan Kabupaten Sukabumi yang dibawahnya merupakan puskesmas-puskesmas yang langsung bersentuhan dengan pasien TB.

“Tugas kita bagaimana peningkatan kader TB di 25 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, mendistribusikan reward bagi kader dan pendampingan pasien, baik sensitif maupun position obat distibusi serta menggantikan trasporttasi untuk pasien RO yang masa pengobatannya diatas 9 bulan,” terangnya.

Eko mengaku, rembuk bareng dengan berbagai lintas sektor ini dinilai terlambat apalagi dengan DPMD, karena pasien itu domisilinya berada di desa. “Berharap kedepan pencegahan ada di aparat desa, kelemahan kami juga kurang akrab juga dengan media, bagaimana media mengelminiasi TB agar sembuh,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dinkes yang sudah mendata hingga ribuan pasien TB. “Namun demikian, saat ini masih banyak penularan TB di masyarakat ini sepertinya ada masalah dari sebelumnya,” kata dia.

Untuk itu harus ada pemaksanaan dari pemangku kepentingan, seperti pendekatan pada kasus Covid. “Artinya jika kesadaran masyarkat tidak ada, tentunya harus ada penekanan dari kepala daerah atau presiden dan unsur pimpinan di daerah yang turun ke bawah. Ini bisa jadi bom waktu, karena masih ada ancaman peningkatan kasus TB,” pungkasnya. (why)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *