Danial menegaskan bahwa kondisi ini mencederai integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap proses lelang bisa runtuh bila praktik seperti ini terus dibiarkan. GPS berencana mengambil langkah tegas dengan menggandeng para aktivis untuk mendalami kasus ini dan menjadikannya kajian serius.
Bagi GPS, pengadaan barang dan jasa publik adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikompromikan. Danial menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan pekerja. Ia menekankan bahwa transparansi, profesionalisme, dan penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.(den/d)
