SUKABUMI – Ketua Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPC Sarbumusi NU) Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih menilai dari beberapa orang yang sudah menunjukkan keinginannya untuk maju menjadi bakal calon Bupati Sukabumi.
Belum satupun yang fokus membahas terkait persoalan tenaga kerja atau buruh di Sukabumi. Padahal, saat ini begitu banyak persoalan buruh yang sudah semestinya ditangani dengan serius.
Menurut Usman, persoalan buruh saat ini di Kabupaten Sukabumi, sejauh ini tidak ditangani serius oleh pemerintah daerah, mulai dari masuk kerja harus memakai uang dengan jumlah yang fantastis, kuota tenaga kerja yang kurang lebih 80 persen di dominasi oleh wanita, fasilitas ibadah yang minim dimiliki oleh perusahaan besar sampai Jaminan Sosial yang masih belum di dapat oleh buruh.
“Semua persoalan tersebut selama ini seolah menjadi biasa dilakukan di Kabupaten Sukabumi, orang yang melamar kerja harus membayar kepada oknum tertentu agar diterima di perusahaan tersebut, kan aneh. Apalagi dengan angka yang fantastis, itu sangat merugikan calon tenaga kerja ditambah sebetulnya pengusaha atau pihak perusahaan juga akan dirugikan karena bisa jadi tenagakerja yang masuk dengan cara membayar itu tidak kompeten,” jelas Usman kepada awak media, pada Kamis (13/06).
Selain itu, lanjut usman, dampak dari jumlah tenagakerja yang didominasi oleh kaum hawa akan membawa dampak secara psikologis kepada kaum pria karena jadi banyak pria menganggur ketimbang wanita.
Apalagi sampai wanita yang bekerja sementara pria mengurus anak di rumah, yang akhirnya bukan saja pria yang psikologisnya terganggu tapi perkembangan anak buruh itu sendiri.
“Secara psikologis anak yang sering ditinggal kerja atau kurang kasih sayang cenderung psikologisnya terganggu, kedepan akan cenderung brutal atau nakal bahkan bisa ke arah pergaulan bebas. Pemerintah Daerah jangan tunduk ke perusahaan soal kuota renagakerja, seolah perusahaan padat karya hanya bisa dikerjakan oleh kaum hawa,” papar Usman.
Lanjut Usman, fasilitas ibadah yang dimiliki perusahaan besar yang memiliki jumlah buruh lebih dari dua ribu orang masih saja minim.
“Padahal istirahat hanya satu jam, kalau mau solat dzuhur dengan jumlah karyawan banyak waktu akan habis, belum makan siang kan. Sama saja pihak perusahaan tidak memberikan waktu kepada buruh untuk solat dzuhur,” tegasnya.
Di sisi lain, sambung Usman kasus yang terakhir kali di Jampang Tengah membuka mata semua, ternyata masih ada pekerja di perusahana yang tidak mendapatkan jaminan sosial, bisa jadi kasus seperti itu masih banyak di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukabumi hanya saja belum terpantau oleh media.
“Mestinya, hal-hal yang penting seperti itu bisa di monitoring oleh pimpinan daerah melaui instansi terkait. Dan saya harap Bupati yang akan memimpin Sukabumi mendatang bisa memberikan solusi untuk persoalan-persolaan tersebut,” tandasnya. (ris)
