SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Barat, angkat bicara terkait sorotan Pansus III Covid-19 DPRD kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi tentang tata kelola anggaran corona.
Menurut Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Barat AA Hasan Lamahering, terbentuknya Pansus DPRD yang menanggapi anggaran Covid-19 di Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah respon kelembagaan akibat ketertutupan informasi dari GTPP.
“Kami pun selama ini terus mendorong, agar anggaran penanganan Covid ini dibuka ke publik, terkait langkah pansus merupakan suatu respon dari kondisi darurat dimana rakyat mempertanyakan bagaimana tatakelola anggaran penanganan Covid di Kabupaten Sukabumi ,” jelasnya kepada Radar Sukabumi, Selasa (11/8/2020).
Selain itu, langkah Pansus tersebut penetrasi dari situasi psikologis publik sehingga melakukan pendalaman untuk mengkroscek bagaimana perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan penanggulangan Covid-19.
“Jelas, situasi itu bakal berdampak terhadap kepercayaan publik. Maka dari itu, saya lihat DPRD melalui Pansus bergerak,” ujarnya.
FITRA Jabar menilai, proses pengelolaan anggaran penanganan Covid yang saat ini tidak transfaran anggaran sebaiknya dibuka, mulai dari sisi rencana kerja belajanya dan lainnya secara reguler.
“Tugas GTPP kan sudah dilebur, menjadi komita, idealnya apa yang telah dilakukan itu di buka ke publik sehingga bisa di akses. Maka, semua yang telah dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat,” sebutnya.
Keterbukaan, lanjut Hasan, sangat penting karena pada dasarnya sumber dana Covid-19 yang salah satunya dari APBD maka secara otomatis sumbernya dari rakyat. Maka, rakyat secara konstitusional berhak mengetahuinya.
“Sayangnya pemerintahan kita menganggap transparansi tidak begitu penting, karena memang para pengelola anggaran menganggapnya itu adalah anggaran pemerintah, tanpa memperhatikan sumbernya dari mana,” bebernya.
Dengan tertutupnya informasi anggaran Covid, masih lanjut Hasan, maka potensi, atau paling tidak publik mencurigai ada apa dengan GTPP. Sehingga, membuat kesan enggan dan malas membuka anggaran Covid.
“Pemerintah atau pun GTPP, bisa memanfaatkan kanal-kanal informasi yang dimiliki, sayang loh itu kanal-kanal itu dibuat dengan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga saya rasa, web misalnya bisa dijadikan saluran informasi kepada publik,” pungkasnya. (upi/rs)
