Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, Muhammad Tidak Boleh Disingkat

Disdukcapil Kabupaten Sukabumi
Disdukcapil Kabupaten Sukabumi saat menyelenggarakan perekaman KTP-el

SUKABUMI – Pemerintah mulai mengatur soal nama warga negara Indonesia. Aturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pada 21 April 2022 lalu.

“Di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menjelaskan tentang soal persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang meliputi beberapa data kependudukan,” kata Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi, Ade Setiawan kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Dalam Permendagri 73/2022 salah satu yang diatur adalah dilarang mencatatkan nama disingkat.

Semisal yang sangat sering terjadi menyingkat nama MUHAMMAD ALI menjadi M. ALI atau MUH ALI saja.

Artinya, nama penduduk mulai saat ini harus jelas dan tidak multitafsir.

Selain itu, jelas Ade lagi, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan kriteria. Seperti mudah dibaca dan tidak bermakna negatif. “Jadi, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata,” jelas Ade.

Sementara, lanjut Ade, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang harus diperhatikan. Yakni, menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.

“Bukan hanya itu, gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP-El yang penulisannya dapat disingkat,” bebernya.

Sementara, data kependudukan yang menjadi pencatatan nama yakni, biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.

“Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, terdapat dua kriteria pengaturan perubahan dan pembetulan nama. Semuanya dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian dan verifi kasi berkas permohonan oleh Disukcapil.

“Apabila penduduk ingin melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan, maka berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Iya, Permendagri juga mengatur adanya sanksi bagi pejabat apabila melayani pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan,” tandasnya.

Ade juga mengatakan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku. Untuk itu, berkenaan dengan pemberlakukan Permendagri 73/2022 ini, Disdukcapil Kabupaten Sukabumi siap melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Intinya, Disdukcapil Kabupaten Sukabumi akan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (den/t)

Disdukcapil Kabupaten Sukabumi saat melayani sejumlah pemohon pembuatan dokumen kependudukan.

Pos terkait