Pertama, Mohamad Hadad (Ditjen Perbendaharaan) yang membahas Keterkaitan Siklus Anggaran dalam Upaya Mencapai WTP. Kedua, Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, menyampaikan materi tentang Permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mencapai WTP.
Narasumber ketiga Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda yang menyampaikan materi tentang Pencegahan Korupsi.
Mohamad Hadad menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Negara yang diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab adalah sangat penting untuk dilaksanakan. Hal itu karena merupakan perwujudan Good Governance yang terus-menerus diwujudkan sepenuhnya oleh pemerintah kita.
Dari sisi kriteria penyajian laporan keuangan ada 4 (empat) faktor yang harus benar-benar menjadi perhatian untuk dilaksanakan, yaitu: (1) LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, (3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, dan (4) Telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.
Hadad mencontohkan salah satu kasus bersifat signifikan yang harsu dihindari, yaitu misalnya pengadaan buku yang ternyata fiktif. Hal ini telah mengakibatkan siswa tidak dapat kesempatan untuk menggunakan buku yang seolah-olah diadakan itu. Akibatnya adalah terhambatnya peningkatan kecerdasan dan pengurangan angka buta huruf di masyarakat.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menyampaikan secara lengkap kendala-kendala dalam mencapai Opini WTP oleh BPK bagi setiap pemerintah daerah. Pemaparan menggambarkan petunjuk bagaimana cara untuk mencapai Opini WTP dan mempertahankan opini standar tertinggi tersebut.
