RADAR SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi kerap menyoroti berbagai persoalan terkait kebijakan pengeluaran anggaran (APBD – red) baik di tingkat daerah (Kabupaten/ Kota) maupun di berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Jabar.
Meskipun KDM (sapaan singkat Kang Dedi Mulyadi) belum resmi dilantik, namun dirinya intens menyikapi hal tersebut dan ia pun kerap mengunggah di akun YouTube-nya @Kang Dedi Mulyadi Channel.
Termasuk unggahan soal penggunaan anggaran (APBD) Jabar yang dilansir dari akun YouTube-nya, KDM menyoroti belanja proyek pengadaan alat digital senilai Rp300 miliar yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi Jabar.
Menurut KDM, anggaran proyek tersebut dinilai tidak relevan dan tidak mendukung kebutuhan masyarakat di Jabar yang saat ini masih banyak yang mengalami kemiskinan.
Seperti juga, lanjut KDM, masih banyak kebutuhan sekolah yang kekurangan ruang kelas, juga kurang bangku dan meja. “Banyak nomenklatur anggaran yang sebenarnya tidak perlu,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, masih banyak kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. “Buat apa beli layar digital jika ruang kelas saja tidak ada? Sementara daya tampung sekolah, terutama SMA, masih sangat terbatas,” tandas KDM.
Selain itu, lanjut KDM soal anggaran bantuan ratusan miliar rupiah, untuk rumah sakit di Kabupaten/Kota yang dinilai belum jelas peruntukannya. Alokasi anggaran tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan utama masyarakat.
“Jika ini dibiarkan, total pemborosan anggaran (APBD) Jabar, bisa mencapai Rp20 triliun dalam lima tahun,” ungkap KDM.
“Padahal, dana anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan jalan, pengadaan listrik bagi 100.000 kepala keluarga, atau pembangunan sekolah baru,” tuturnya menambahkan.
Selain itu, KDM juga menyoroti soal anggaran kegiatan yang bersifat seremoni nilainya mencapai Rp200 miliar dan honor non-ASN yang diduga tidak tepat sasaran sebesar Rp120 miliar.
“Kegiatan seremoni itu penting, tetapi jika anggarannya sebesar ini, itu tidak masuk akal. Semua harus lebih efisien,” imbunya.
KDM pun berjanji kedepan dirinya akan merombak seluruh kebijakan anggaran untuk mengarahkan dana kepada kepentingan publik. Dan, penggunaan/ pengelolaannya harus lebih transparan.
“Setiap item anggaran akan diefisienkan serta diumumkan. Ada sekitar Rp 2-4 triliun dapat dialokasikan untuk belanja publik, dan diyakini akan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat,” kata KDM.
Dengan begitu, KDM berharap pemprov Jabar dapat mengoptimalkan APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kami punya kesempatan besar untuk memajukan Jabar jika anggaran dikelola dengan baik,” pungkasnya. (Ron)
