“Untuk itu, para bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan kepala kelurahan, agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut,” katanya.
Dedi Mulyadi menyadari sebagian kegiatan pungutan dilakukan untuk tujuan baik, seperti pembangunan tempat ibadah, sehingga pemerintah siap hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama.
“Misalnya, sedang ada pembangunan masjid, mushalla dan sejenisnya, kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh elemen masyarakat agar mendukung kebijakan ini demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua.(*)
