BANDUNG – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen bersama narapidana penghuni, menjadi momentum untuk perbaikan pengelolaan seluruh Lapas di Indonesia. Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie menilai, OTT Kalapas Sukamiskin tersebut tidaklah mengejutkan, mengingat beberapa kali di Lapas Sukamiskin itu ditemukan perlakuan istimewa terhadap para narapidana kasus korupsi.
“Sebut saja keluarnya Gayus Tambunan pada 2015 misalnya. Singgahnya Fuad Amin di sebuah rumah mewah saat izin keluar Lapas yang terungkap pada awal tahun ini. Penggunaan HP, VCD oleh para napi juga pernah ditemukan di Lapas Sukamiskin dengan pejagaan super ketat ini,” ungkap Abdul Hamim, kemarin.
Menurutnya, perlakuan istimewa tidak mungkin diberikan begitu saja oleh petugas Lapas jika tidak ada kompensasi yang didapat petugas. Di situlah praktik suap kerap terjadi dan diduga praktek serupa terjadi di Lapas lain selain Sukamiskin. “Kami mendesak agar Menteri Hukum dan HAM memberhentikan dengan tidak hormat Kalapas Sukamiskin Wahid Husen,” katanya.
Ia menegaskan, OTT yang dilakukan KPK sudah sepatutnya dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh pengelolaan seluruh Lapas di Indonesia. “Kami mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk tim independen yang bertugas melakukan audit pengelolaan Lapas. Selanjutnya hasil audit dijadikan bahan evaluasi dan cetak biru/ blue print untuk perbaikan pengelolaan Lapas ke depan,” tandasnya.
[ald]
