Pertanyaan yang diajukan bermacam-macam. Baik itu terkait layanan, waktu kerja, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Dalam menilai, Menpan menerapkan standar penilaian administrasi dan survei. Termasuk enam program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemohon sertifikasi.
“Administrasinya seperti pembentukan timnya ada apa tidak, pencanangannya ada apa tidak, seminar, in house training (IHT), pengawas melekatnya. Setiap poin-poin penilaian standar administrasi harus dilalui. Jika belum dilaksanakan, maka akan dicoret,” sebut Zaeni mencontohkan.
Setelah pencanangan, pihaknya berkomitmen melaksanakan enam program tersebut dengan sungguh-sungguh untuk membudayakan antikorupsi tersebut. Contoh kecil, kata dia, setiap pagi seluruh karyawan berdoa bersama terlebih dahulu sebelum bekerja. Serta selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik.
“Tahapan penilaiannya banyak. Namun, kami semua telah berkomitmen dan optimis akan meraih sertifikat wilayah bebas korupsi,” tegasnya. Lebih lanjut Zaeni memaparkan, sertifikasi tersebut sudah diamanatkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No. 426 Tahun 2017, Peraturan Menpan-RB No. 52 Tahun 2014, dan Keputusan DJP No. 20 Tahun 2018. “Dalam aturan Menkeu disebut, seluruh institusi di wilayah Kemenkeu wajib menjadi wilayah bebas korupsi,” paparnya.
Pada Keputusan DJP tersebut membahas tentang pedoman pembangunan dan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan DJP, pedoman penilaian zona integritas menuju WBK dilakukan secara berjenjang. Sedangkan dalam Pasal 4 (1) Permenpan-RB No. 49 Tahun 2011 menyatakan, kwajiban penandatanganan pakta integritas yang disaksikan atasan langsung.
Alasan mengapa setiap kantor pajak harus memiliki sertifikat wilayah bebas korupsi, Zaeni menutukan, yakni demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. “Kenapa pajak itu penting karena pendapatan terbesar pembangunan dari sektor pajak,” pungkasnya.
