BANDUNG – Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem ditargetkan rapung tahun 2024. Dalam hal itu, setidaknya ada 7 provinsi yang jadi prioritas pada tahun ini, di antaranya Provinsi Jawa Barat.
Secara lengkap, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan, 7 provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Dalam waktu 3 bulan ke depan, upaya itu disebut akan dimaksimalkan guna menekan miskin ekstrem, termasuk di Jabar hingga nol persen.
“Kemiskinan kita sekarang ini menurut data BPS ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan,” katanya seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (29/9).
“Kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Acuannya pendapatan orang tersebut di bawah USD1,25 (nilai tahun 2005) atau kurs saat ini Rp14.647 per hari atau sekitar Rp439.000 per bulan.
PBB menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dari muka bumi pada 2030.
5 daerah miskin ekstrem di Jabar
Secara mendasar, Ma’ruf mengatakan ada dua upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni berupa perlindungan dan pemberdayaan sosial. Adapun, ada 5 daerah yang masuk prioritas di Jabar.
“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan hingga akhir 2021,” katanya.
Pertama, adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang.
Wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem
Kelima daerah itu yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan miskin ekstrem di Jabar Barat pada 2021.
“Hari ini saya didampingi Wagub Jabar bertemu 5 bupati di Jabar, dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan tekad menanggulangi kemiskinan,” ungkapnya.
Dari 5 daerah di Jabar tersebut, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa.
Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa. Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.
Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa.
Terakhir, Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.
Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada pada angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen.
Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024.
Terkait anggaran, Ma’ruf mengklaim anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Namun, tantangannya mengupayakan agar program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima,” katanya.
Sementara, untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” lanjutnya.
Reward untuk kabupaten/kota
Di kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah baik provinsi dan kab/kota berkolaborasi mengeluarkan sekitar 480.000 jiwa di Jabar keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” sebutnya.
Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab/kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.
“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemda ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,” tutur Tito.
Pemerintah Pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang Pemda-nya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.
Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka. (muh/radarbandung)
