Menurut Forum Parlemen, seluruh kebijakan yang menggunakan anggaran APBD harus tunduk pada regulasi yang ada dan melalui mekanisme perencanaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan bertugas untuk melayani rakyat, bukan sekadar menghibur. Keberhasilan kepemimpinan seharusnya diukur bukan dengan popularitas algoritma media sosial, tetapi dengan efektivitas kebijakan yang dijalankan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Ke depan, kebijakan-kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi diharapkan lebih matang dengan melalui proses perencanaan, pembahasan bersama DPRD, dan pengawasan ketat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas, bukan hanya dirasakan secara parsial atau individu-individu tertentu. Proses pengambilan kebijakan yang terstruktur juga memastikan bahwa eksekutif dan legislatif bisa bertanggung jawab atas implementasi dan hasil kebijakan pemerintahan.(*)
