JAKARTA – Neraca perdagangan pada Mei 2019 mengalami surplus tipis sekitar USD 210 juta.
Capaian itu dibukukan dari total ekspor Indonesia yang tercatat sebesar USD 14,74 miliar dengan total impor mencapai USD 14,53 miliar.
Namun secara keseluruhan, neraca perdagangan nasional masih defisit sekitar USD 2,14 miliar sejak awal tahun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, surplus neraca perdagangan pada Mei 2019 telah berdampak positif terhadap prospek neraca transaksi berjalan 2019.
Saat ini, kata dia, defisit bergerak pada kisaran 2,5 persen sampai 3,0 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ke depan, menurut Onny, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus berkoordinasi mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik.
Atas dasar itu, tetap dapat menjaga stabilitas eksternal.
“Termasuk prospek neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan,” kata Onny dalam keterangannya, kemarin.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan nasional mulai membaik pada Mei 2019.
Kendati demikian, sepanjang lima bulan pertama 2019, tercatat neraca perdagangan Indonesia masih defisit USD 2,14 miliar.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan besarnya defisit neraca perdagangan sejak awal tahun banyak dipengaruhi oleh defisit migas yang masih sangat dalam atau sekitar USD 3,7 miliar.
Bahkan surplus ekspor pada sektor nonmigas belum mampu mengkompensasi besarnya defisit migas.
“Ekspor Mei 2019 terhadap ekspor Mei tahun lalu turun, dan sepanjang Januari-Mei turun 8.6 persen,” kata Heri saat dihubungi koran ini.
Lebih lanjut, Heri meminta pemerintah juga mengawasi penurunan angka impor pada Mei 2019.
Meski mengalami penurunan 5,62 persen dibandingkan bulan lalu, tapi penurunan impor banyak terjadi pada impor bahan baku/penolong dan barang modal.
“Ini bukan pertanda baik.
Karena permintaan bahan baku di industri nasional sedang turun, tanda-tanda kontraksi,” tuturnya.
Untuk membenahi besarnya defisit neraca perdagangan sejak awal tahun, Heri bilang pemerintah harus melakukan strategi jangka pendek dan panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah harus mengoptimalkan peran KBRI atau atase perdagangan di setiap negara.
Menurutnya, peran KBRI dan atase itu diharapkan lebih berorientasi terhadap peningkatan kinerja perdagangan.
Di samping itu juga harus menjalankan fungsi sebagai market intelegent.
Yang artinya, mereka harus menjalankan tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen di setiap negara, hambatan perdagangan hingga jaringan distribusi di negara tujuan ekspor.
“Disarankan adanya kontrak antara Presiden dengan para Duta Besar, misalnya minimum per tahun harus hasilkan pertumbuhan ekspor non-migas 10-20 persen.
Ada reward dan punishment sehingga fungsi Dubes optimal untuk meningkatkan ekspor, bukan sekedar ceremonial,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Heri menyatakan harus ada upaya kolaboratif antar lembaga pemerintah bersama dunia usaha untuk mengatasi masalah perlambatan ekspor ini.
Maka dari itu, perlu daya dukung untuk menciptakan produk yang bernilai tambah optimal dan berdaya saing di pasar ekspor.
Dukungan tersebut antara lain, dukungan insentif fiskal dan non fiskal (pembiayaan) untuk industri, dukungan industri bahan baku yang kompetitif dan dukungan energi untuk kebutuhan industri.
Selain itu, dukungan yang diperlukan adalah SDM untuk industri, riset dan pengembangan teknologi industri, infrastruktur sampai dengan market intelegen.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 210 juta sepanjang Mei 2019.
Capaian itu dibukukan dari total ekspor Indonesia pada Mei 2019 tercatat sebesar USD USD 14,74 miliar dengan total impor mencapai USD 14,53 miliar.
Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia secara bulanan (MtM) meningkat 12,42 persen dibandingkan April 2019.
Dalam waktu sebulan, kinerja ekspor nasional membaik dari USD 13,11 miliar menjadi 14,74 miliar.
Namun secara Year On Yeaf (YoY), ekspor menurun sebesar 8,99 persen.
(man)
