Hergun Ungkap Peranan Parlemen dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan

SUKABUMI – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19 oleh Pemerintah dilakukan dalam berbagai upaya strategis. Salah satunya, dengan mendorong peningkatan akses layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan.

Mengutip dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tercatat sebesar 76,19 persen telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan.

Bacaan Lainnya

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya, tingkat inklusi keuangan sebesar 67,8 persen dan tingkat literasi keuangan sebesar 29,7 persen.

“Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. Literasi Keuangan merupakan konsep pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran, sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar dapat membuat keputusan keuangan dengan tepat,” ungkap Heri Gunawan dalam sambutan Peran Parlemen dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Putra dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Jumat (28/10).

“Sementara itu, Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi,” lanjutnya.

Politisi yang akrab disapa Hergun memaparkan, unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas. Diharapkan dengan inklusi keuangan dapat mengurangi jumlah masyarakat unbanked atau yang belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan.

“Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat,” ucap Kapoksi Partai Gerindra pada DPR RI.

Hergun menjelaskan, salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan dari level yang paling mendasar yaitu melalui kepemilikan rekening di bank yang kemudian dapat berkembang untuk memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.

Lebih lanjut, ada beberapa indikator jika keuangan yang inklusif tercipta. Di antaranya meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan hingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

“Saya berharap KSSK khususnya OJK dan Industri untuk terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi elemen inklusi keuangan lainnya, diantaranya perluasan akses keuangan; ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri,” beber Hergun.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui beberapa program, diantaraya Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bank Wakaf Mikro (BWM), Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM (PELAKU), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Layanan Keuangan Mikro.

Dalam kesempatan tersebut, Hergun juga mengulas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. Hergun mengatakan, sektor jasa keuangan Indonesia masih relatif dangkal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator aset bank, kapitalisasi pasar modal, aset industri asuransi per, dan asset dana pensiun per PDB yang masih rendah.

“Sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan yang merupakan sumber pendanaan jangka pendek. Padahal pembiayaan pembangunan membutuhkan pendanaan jangka panjang yang bersumber dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Namun, IKNB memiliki porsi dan peran yang masih kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB,” terang Ketua DPP Partai Gerindra.

Sektor perbankan yang mendominasi keuangan Indonesia ternyata masih memiliki permasalahan struktural yang mengkibatkan inefisiensi. Hal ini terlihat dari data overhead cost perbankan dan Net Interest Margin (NIM) perbankan yang masih tinggi. Tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi menyebabkan perekonomian berbiaya tinggi.

Selain itu, sektor keuangan Indonesia juga perlu merespon kehadiran instrumen investasi baru seperti aset krypto, blockchain, industri fintech, sektor keuangan digital, dan lainnya. Belum optimalnya sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional dikarenakan beberapa kendala.

“Antara lain, pertama, rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan ke akses jasa keuangan yang masih terbatas; termasuk rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Kedua, tingginya biaya transaksi di sektor jasa keuangan. Ketiga, rendahnya kepercayaan dan perlindungan konsumen. Dan keempat, belum optimalnya kinerja dan sinergi kelembagaan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK),” bebernya.

“Penguatan peran otoritas diperlukan untuk memitigasi risiko kegagalan pasar (market failure) akibat perilaku monopolistik sebagian pihak. Terakhir, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan sudah berusia lebih dari 10 tahun. Peraturan perundang-undangan ini dalam implementasinya perlu dilakukan peninjauan dan menjadi bagian dari urgensi reformasi sektor keuangan,” sambung legislator Senayan asal Sukabumi.

Hergun pun menyebutkan sejumlah catatan terkait RUU P2SK yang saat ini tengah digodok di parlemen. Mencuplik beberapa catatan yang dipaparkan, yang pertama adalah RUU PPSK diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan terutama meningkatkan rasio kredit UMKM mencapai setidak-tidaknya 30% pada 2024 serta mengurangi jumlah masyarakat yang unbankable.

Catatan kedua, inklusi keuangan syariah juga perlu didorong dan diperkuat terutama melalui dukungan kebijakan pemerintah. Selama ini keuangan syariah selalu dibicarakan memiliki potensi yang besar namun realitanya aset perbankan syariah hanya 6% dari total aset perbankan nasional.

“RUU PPSK diharapkan dapat meningkatkan pelindungan terhadap nasabah dan masyarakat dari praktik yang merugikan di sektor keuangan. Menurut data, pada 2021 jumlah pengaduan mencapai 595 ribu pengaduan atau naik 22 kali lipat dibanding pada 2017 yang kurang dari 26 ribu. Selain, itu sejumlah kasus pada perusahaan asuransi juga belum menemukan solusi konkret bagi para nasabahnya,” sebut Hergun dalam poin catatannya.

RUU PPSK diharapkan dapat memperkuat ekonomi keuangan digital. Teknologi digital dapat mengurangi biaya dan memperluas jangkauan transaksi sehingga dapat berkontribusi mendorong kegiatan perekonomian. Pengguna internet di Indonesia yang mencapai 204,7 juta orang per Januari 2022 merupakan pasar potensial untuk berkembangnya keuangan digital. Selain memberikan keuntungan, digitalisasi juga berpotensi memicu risiko-risiko baru sehingga perlu mitigasi risikonya.

“RUU PPSK juga perlu mengatur mengenai jasa bullion atau Bank Bullion yang meliputi kegiatan pembiayaan emas, kegiatan perdagangan emas, kegiatan penitipan emas, dan kegiatan lainnya. Adanya Bank Bullion akan menambah devisa negara, menggerakkan roda perekonomian, dan diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui emas yang disimpan di Bank Bullion,” jelasnya.

Sementara itu, Hergun mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang secara bersamaan jatuh dalam momentum Hari Sumpah Pemuda 2022. Hergun juga menitipkan pesan dan semangat untuk terus berikhtiar untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan tangguh dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta menghadapi tantangan global. “Mari terus memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, Jawa Barat dan Sukabumi tercinta,” pungkasnya. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *