BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Sidak PT BBM: Pastikan Ahli Waris dapat Hak

SIDAK: Kegiatan sidak yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi ke PT Batu Bukit Mustika (BBM) pasca insiden kecelakaan kerja terhadap pekerja di Desa Padabenghar, Kecamatan Jampangtengah, beberapa waktu lalu. FOTO: ISTIMEWA

SUKABUMI – Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terlibat dalam inspeksi mendadak (sidak) ke PT Batu Bukit Mustika (PT BBM). Hal itu guna memastikan keluarga atau ahli waris Usman (21), pekerja yang yang tewas dalam kecelakaan kerja pada pabrik batu kapur tersebut mendapatkan hak santunan dari perusahaan. Korban diketahui warga Kampung Neglasari, RT 007/007, Desa Gunungsunghing, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Oki Widya Gandha mengatakan, sidak dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada Minggu (09/06) lalu. Sekadar informasi, PT BBM berada di Desa Padabenghar, Kecamatan Jampangtengah, dan bergerak di sektor pengelolaan kapur.

Bacaan Lainnya

Sidak dilakukan setelah BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans mendapatkan laporan adanya salah seorang buruh alami kecelakaan kerja hingga meninggal di perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan batu kapur itu.

“Hal ini perlu kami lakukan untuk mengetahui ahli waris korban kecelakaan kerja mendapatkan hak-haknya,” terang Oki Widya Gandha.

Oki menjelaskan, ahli waris berhak menuntut perusahaan berupa hak santunan sesuai perudang-undangan yang berlaku dan mendapatkannya sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. “Ya karena itu hak ahli waris, dapat melaporkan pengawas tenaga kerja ke keperusahaan tempat korban bekerja,” tegas Oki.

Santunan untuk korban merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada ahli waris sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

“Saya sudah menginstruksikan kepala bidang, turun bersama Dinas Tenaga Kerja keperusahaan tersebut untuk menghitung hak dan mewajibkan perusahaan tersebut daftar BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Oki.

Oki menegaskan, rincian gaji yang harus diberikan pihak perusahaan mininal UMK sebesar Rp3.384.000 dikali 48 bulan yaitu Rp162.132.000. Kemudian, biaya pemakaman Rp3.000.000 serta santunan berkala Rp4,8 juta. Sehingga total yang seharusnya diterima Usman yaitu Rp169.932.000.

“Belum lagi putra korban ada dua orang diberi biaya beasiswa dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi (PT),” terangnya.

Dengan kejadian ini, tambah Oki, pihaknya mengimbau agar seluruh perusahaan di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi yang berbadan hukum mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS.

“Sifatnya wajib. Hal ini untuk menghindari resiko sosial ekonomi yang gerjadi pada karyawannya seperti Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, bahkan pensiun yang menjadi beban perusahaan dialihkan dan ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *