RADARSUKABUMI.com SUKABUMI— Libur panjang lebaran tahun ini menjadikan hampir sebagian masyarakat melakukan kunjungan wisata ke beberapa wilayah. Di satu sisi banyaknya pengunjung ke tempat wisata bisa meningkatkan pendapatan daerah, disatu sisi juga banyaknya kunjungan wisata bisa membuat mempercepat kerusakan kawasan wisata ataupun konservasi.
Pasalnya, Kawasan Konservasi berstatus Taman Wisata Alam saat ini menjadi sarana daya tarik pengunjung. Membludaknya pengunjung ke tempat wisata terbuka menjadi bumerang bagi tempat wisata, apalagi para pengelola hanya mementingkan nilai ekonomi.
Ketua BP FJ3I Jabar dan Pengkampanye Hutan walhi Jabar Dedi Kurniawan mengatakan, saat ini terlalu banyak tempat wisata terbuka yang terancam rusak. Salah satunya seperti Tangkuban perahu, Gunung Papandayan dan Situ Gunung yang ada Di Sukabumi yang kesemuanya dikelola swasta atas izin mentri. Tempat wisata itu manajemennya dikuasai swasta. Saat ini bukan hanya semakin peduli terhadap keindahan alam tapi malah membuat orang merasa tempat wisata gunung ini disamakan dengan wisata lain.
“Kesadaran masyarakat menurun, karena faktor pengelola hanya mementingkan nilai ekonomi dalam pengelolaan tiket dan sarana wisata berbayar lainnya. Tapi mereka tidak pernah memberi edukasi terhadap pengunjung apa itu kawasan wisata alam, apa yg bisa dimanfaatkan dan apa yg dilarang,” jelas Dedi kepada Radarsukabumi.com.
Foto: ist
Jauh dari itu, Dedi mengatakan ketika kawasan rusak tak ayal pengelola kemungkinan cukup membayar pemerintah untuk melakukan perbaikan dan akhirnya semakin banyak pengunjung datang ke taman wisata alam semakin luas pula kerusakan kawasan sebagai penyangga kehidupan. Pada dasarnya, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat hanya sebagai dalil saja. Contohnya, tukang parkir turun temurun saja menjadi tukang parkir. Pemilik warung tetap saja tidak pernah sejahtra, yang diuntungkan hanyalah pengusaha saja.
Berkaitan dengan hal diata FK3I Jabar mengajak masyarakat agar, tidak berlibur ke taman wisata alam yg pengelolaannya hanya mementingkan kepentingan ekonomi.
“Saya meminta kepada pemerintah dalam hal ini BBKSDA melakukan upaya pebcegahan kerusakan bukan malah bangga jadi kacung pengusaha wisata, selain itu saya meminta pengusaha wisata paham arti kawasan wisata alam, bukan paham mengelabui hukum. Karena kita semua tau aturan negara kita hukum selalu tajam kebawah dan tumpul keatas. Sudah saatnya KPK terjun memeriksa kerugian negara di sektor kehutanan khusu di wisata alam,”tukasnya. (die)
