”Sehingga belum bisa dipastikan apakah keseluruhan 15 korban tersebut adalah karyawan PT Istaka Karya,” jelasnya.
Hingga kemarin, Sekretaris Perushaan PT Istaka Karya Yudi Kristanto belum bersedia memberikan daftar nama pekerja yang bertugas di Distrik Yigi. Dia menyebut, daftar nama pekerja bakal disampaikan dalam rilis resmi setelah diketahui secara pasti jumlah dan identitasnya.
”Kami juga menjaga perasaan keluarga korban,” ungkapnya. Lantaran sudah gelap, evakuasi 15 jenazah tersebut bakal dilaksanakan hari ini (6/12). Bisa ke Wamena atau Timika.
Seorang anggota Polri yang terluka saat bergerak masuk Distrik Yigi juga dievakuasi ke Wamena. Menurut Kabidhumas Polda Papua Kombespol A. M. Kamal, anggota Polri itu bernama Bharatu Wahyu. Dia mengalami luka tembak di lengan kanan, bahu kiri, dan leher ketika terjadi kontak senjata antara pasukan gabungan TNI – Polri dengan KKSB. ”dibawa ke RSUD Wamena untuk diambil tindakan medis,” imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa jumlah pekerja PT Istaka Karya yang menjadi korban aksi KKSB sebanyak 25 orang. Dari angka tersebut, 19 di antaranya meninggal dunia setelah dieksekusi oleh kelompok Egianus Kogoya. Sedangkan enam lainnya berhasil melarikan diri. ”Empat bisa diselamatkan oleh pasukan kita dan dua sedang dicari,” kata dia kemarin.
Empat korban selamat sudah berhasil dievakuasi ke Wamena. Dari keterangan mereka, ada 14 pekerja PT Istaka Karya yang meninggal dunia setelah ditembaki KKSB.
”Mereka melakukan penembakan yang sangat brutal,” ucap Wiranto. Sedangkan lima korban meninggal lainnya dieksekusi menggunakan senjata tajam. Sampai kemarin sore, Tim Gabungan TNI – Polri belum berhasil mengevakuasi jenazah mereka.
Wiranto memastikan, upaya evakuasi maupun pengejaran KKSB terus dilaksanakan oleh TNI bersama Polri. ”Akan terus kita kejar, kita kejar mereka, kita bersihkan mereka,” kata dia tegas. Menurut jenderal purnawirawan TNI itu, aksi KKSB di Nduga bukan hanya tindak kriminal. Melainkan sudah masuk kategori gerakan separatis bersenjata. ”Polisi maupun militer boleh ngejar,” lanjutnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan, berdasar hasil penyelidikan oleh instansinya sementara ini, motif utama aksi KKSB adalah menunjukkan eksistensi kelompok mereka pada momen 1 Desember lalu. Hanya saja, pada perayaan kali ini modelnya berbeda dan lebih ekstrem. Tidak sebatas melakukan pengibaran bendera seperti tahun-tahun sebelumnya.
Lantas, kenapa penyerangan tidak menyasar aparat dan justru menyerang pekerja konstruksi? Tito menyebut itu merupakan opsi kedua. ”Biasaya kalau menyerang yang diserang biasanya aparat. Kalau aparatnya sulit ya cari sasaran yang lemah,” ujarnya. Terkait asal persenjataan, dia menyebut ada beberapa sumber.
Mulai dari hasil perampasan terhadap anggota TNI atau Polri yang lengah, sisa persenjataan konflik Ambon yang masih tersisa di lapangan, sampai senjata-senjata selundupan dari daerah perbatasan di Papua Nugini. Dia pun menyampaikan, pasukan gabungan TNI – Polri telah diutus untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pasukan gabungan itu dipimpin langsung oleh kapolda dan pangdam di Papua. Dia tidak merinci jumlah pasukannya, namun dipastikan jauh lebih banyak dari kekuatan KKB di kawasan tersebut yang diperkirakan berjumlah 30 sampai 50 orang dengan 20 pucuk senjata. ”Mereka mungkin akan lari ke sekitar tempat-tempat lain. Ini sudah koordinasi untuk meningkatkan keamanan,” tuturnya.
Masih adanya gerakan separatis di Papua, lanjut Tito, disebabkan belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan tersebut dia dapat setelah mengamati pergerakan kelompok separatis itu. Di mana di daerah-daerah yang berhasil dibangun, gerakan tersebut lenyap. ”Dulu kelompk bersjenjata lebih banyak dari daerah Manokwari. Tapi, dengan pembangunan saat ini tidak ada lagi di daerah-daerah itu,” imbuhnya.
Di Nduga Tito menyebut, pembangunan masih tertinggal dan baru mulai dibangun dalam beberapa tahun belakangan. Sehingga dia menilai wajar apabila gerakan separatis di sana masih subur. Namun demikian dengan komitmen politik pemerintah untuk membangun Nduga, Tito berharap aksi tersebut bisa dihentikan. Sehingga tidak ada lagi korban jiwa akibat konflik KKSB dengan aparat keamanan maupun pemerintah. (far/idr/jun/nis/syn)
