RADARSUKABUMI.com – Ketua DPP Gerindra Heri Gunawan menyoal dugaan kampanye terselubung yang dilakukan calon petahan Pilpres 2019 Joko Widodo pada iklan di bioskop.
Hal itu terkait dengan penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi di sejumlah bioskop di tanah air.
“Penayangan iklan itu bentuk kampanye terselubung jelang Pemilu 2019, dan telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop, tentunya telah melanggar etika kepatutan,” kata Heri kepada JPNN (Radarsukabumi.com grup), Rabu (12/9/2018).
Politikus Senayan ini mengatakan, sebaiknya bioskop bersih dari hal-hal yang berbau politik. Sebab, sarana hiburan itu merupakan tempat persatuan tanpa sekat dan keluar dari zona politik.
“Tentunya ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan,” tegasnya.
Menurut politikus asal Jawa Barat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sah-sah saja menyampaikan apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan pemerintah, karena satu tugasnya sebagai goverment public relation atau humas pemerintah.
Hanya saja dia mengingatkan, sekarang sudah memasuki tahun politik, sehingga Kemkominfo seharusnya paham kalau Jokowi merupakan bakal calon presiden petahana dan pemasangan iklan di bioskop rasanya tidak etis dan berbiaya mahal.
“Masih banyak tempat kampanye lain, jadi Kemkominfo kalau mau kampanye terselubung, sebaiknya jangan di bioskop,” pinta Heri.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, dengan dalih menjalankan tugas yang dibebankan undang-undang, pada tahun politik bisa dianggap petahana menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop.
“Niat hati Kemkominfo berkampanye untuk Jokowi malah akan jadi blunder dan merugikan Jokowi sendiri. Sebaiknya KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya segera menyikapi penayangan iklan pemerintah di layar bioskop tersebut,” pungkas Heri.
(JPNN/izo)
