SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Presiden Joko Widodo resmi menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru pada 2024 nanti. Adapun dua daerah yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah daerah ibu kota baru tersebut.
Lantas, bagaimana pendapat warga Sukabumi? Ahmad Fauzi (30), warga Lembursitu yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur memberi respons positif dan apresiasi terhadap langkah Jokowi.
Kendati demikian, Ahmad menyatakan dia tidak setuju terhadap gagasan Jokowi tersebut. “Itu bagus. Saya sebagai orang dari Kalimantan Timur bangga lah daerah saya ditunjuk sebagai ibu kota baru. Tapi saya tidak setuju dengan rencana Pak Jokowi,” kata Ahmad kepada Radarsukabumi.com, Selasa (27/8/2019).
Ahmad khawatir, jika hal tersebut benar-benar terjadi, akan mengorbankan ruang terbuka hijau untuk pembangunan infrastruktur. “Memang kita belum tahu bagaimana pastinya nanti. Tapi saya bisa perkirakan bakal banyak hutan atau ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Ke depannya, amang inai (istilah leluhur dayak di Kaltim, red) kami yang masih banyak tinggal di pedalaman hutan pasti akan terganggu,” bebernya.
Namun Ahmad enggan menanggapi soal sumber pendanaan pemindahaan ibu kota baru tersebut. “Itu teknis ya, dan tentunya pemerintah kita punya cara lah. Tapi yang paling saya soroti adalah ruang terbuka hijau. Apalagi hari ini beredar iklan dari pengembang properti perumahan sudah ancang-ancang mau bangun kota kecil di sana,” ujarnya.
Sementara itu, Husnul (30), warga Baros yang juga berasal dari Kota Samarinda mengungkapkan hal senada dengan Ahmad. “Gak setuju sih. Ya nanti gimana hutan di Kalimantan. Terus uangnya darimana?” kata Husnul.
Di Kota Samarinda yang notabene dekat dengan Kutai Kartanegara, kata Husnul, kerap kali banjir yang disebabkan meluapnya air Sungai Mahakam. Sehingga jika pemerintah memang berniat untuk menjadikan Kaltim sebagai ibu kota baru, hal-hal seperti itu harus dibenahi terlebih dahulu.
“Kondisinya nanti juga akan sama kayak di Jakarta. Di Samarinda itu rawan banjir seperti di tepian, terus macet. Jadi pasti nanti uang yang dibutuhkan itu lebih banyak dari yang dianggarkan,” beber Husnul.
(izo/rs)
