Lanjut Torang Pardosi, hasil sidak sementara diketahui, dua WNA Korea Selatan yang berada di lokasi memiliki paspor berlaku hingga tahun 2028. Salah satunya mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku hingga 30 Oktober 2025. Meski memiliki izin tinggal resmi, namun status kegiatan dan legalitas usahanya masih dipertanyakan.
“Mereka bukan pekerja biasa, melainkan menjabat sebagai direktur perusahaan bernama PT Howon Giyobon Giyobo. Alamat perusahaan sesuai dengan data izin tinggal. Namun kami perlu klarifikasi lebih lanjut soal aktivitas perusahaannya,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua WNA tersebut telah diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Langkah ini bukan semata-mata penindakan, tapi juga bentuk pengawasan agar tidak ada pelanggaran keimigrasian maupun penyalahgunaan izin tinggal di wilayah yang dikenal sebagai kawasan pariwisata, bukan industri tambang,” tuturnya.
Sementara itu kepala Desa Citepus Koswara menambahkan, setelah melihat faktanya seusai melaksanakan sidak bersama tim Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dan unsur lainnya, dilapangan terlihat didalam bangunan megah tersebut terdapat mirip pabrik atau industri pengolahan logam emas.
“Iya karena didalam kantornya terlihat ada emas, ada perak, ada timah juga ada disitu, tetapi kalau dilihat daripada izin izinnya dia kantor sementara untuk kantornya itu tidak ada,” kata Koswara.
“Artinya bangunan ini tidak berizin untuk bangunannya, dia mulai membangunnya itu dari tahun 2017, beraktivitas mulai disini, terus bertambah dan bertambah,” ucapnya. (ndi/d).
