RADARSUKABUMI.com, SUKABUMI– Bagi masyarakat kota maupun kabupaten Sukabumi yang memiliki ide, gagasan, kritikan atau bahkan keluhan terhadap pelayanan ataupun kebijakan pemerintah kini tidak harus pusing lagi mencari tempat.
Lantaran, Lembaga kajian lima pilar institut siap menampung aspirasi tersebut setiap akhir pekan yang dikemas dalam diskusi publik.
Kepada Radar Sukabumi, penggagas diskusi publik Asep Deni menjelaskan, ruang diskusi publik yang diselenggarakannya setiap akhir pekan disalah satu rumah makan di Jalur Lingkar Selatan ini berangkat dari banyaknya ide dan gagasan masyarakat baik dimedia sosial ataupun media lainnya.
Sedangkan, setiap kritikan, gagasan, keluhan dan lainnya tidak memiliki wadah. “Ide diskusi publik ini digagas oleh beberapa elemen, baik dari akademisi, politisi, praktisi dan unsur masyarakat lainnya.
Rencanannya, diskusi serupa akan terus kami lakukan setiap akhir pekan dan terbuka untuk umum. Seperti saat ini kami fokus membahas fostur APBD Kota Sukabumi,” jelasnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (9/12).
Selain menampung aspirasi, forum diskusi publik ini juga bakal berusaha untuk mencari soulsi atas persoalan yang ada.
Bahkan, tidak hanya itu forum ini kedepannya akan ditindak lanjuti oleh aksi sesuai kompetensimnya masing-masing.
“Forum ini bertema masalah dan solusi, tentunya bukan hanya menjadi tempat curhat tapi menjadi wadah untuk mencari solusi.
Karena memang, keterlibatan masyarakat dan unsur lainnya dalam pembangunan sebuah daeraeh amat penting,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Talungtik Institut Lembaga Survei, Isra Yanwarju menambahkan, diskusi publik yang perdana digelar ini membahas maslah dan solusi.
Salahsatunya, tentang fostur APBD Kota Sukabumi, karena memang hal ini perlu dibahas dan dikethui oleh semua pihak untuk melihat metedologi pemerintah.
“Ya, untuk APBD Kota Sukabumi ini saya melihat lebih besar dialokasikan untuk perbaikan pelayanan dan jasa kesehatan.
Tentunya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, selain itu kita bahas juga sistem pemerintah salah satunya eksekutif yang paling besar mengelola dana pemerintah, sehingga melalui diskusi publik ini setidaknya kita dapat mengawasi,berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya,” pungkasnya. (upi/t)
