MAKASSAR — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di tingkat daerah. Langkah strategis ini diambil demi menyokong program swasembada pangan nasional di tengah masifnya kebutuhan lahan untuk berbagai proyek strategis lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (9/7).
Dalam forum tersebut, Menteri Nusron mematok target perlindungan LP2B minimal sebesar 87 persen dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di tiap-tiap daerah. Secara khusus, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berhasil melampaui target nasional tersebut dengan menetapkan kawasan LP2B hingga mencapai 88,05 persen.
Sebagai wujud komitmen nyata dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya, seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B.
Prosesi penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Wartomo. (Den)
